Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia saat menanggapi pengaduan dari Perhimpunan Jiwa Sehat dalam audiensi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menyoroti serius berbagai aduan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sejumlah panti sosial yang diterima dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. Ia menegaskan pentingnya menjamin keselamatan dan keamanan penghuni panti sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

"Mendengar problematika kemanusiaan, tentunya Partai Keadilan Sejahtera sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan merupakan tanggung jawab moral dan perhatian kita semua," ujar Meity saat menanggapi pengaduan dari Perhimpunan Jiwa Sehat dalam audiensi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Meity menyatakan prihatin atas praktik yang dilaporkan, seperti sterilisasi perempuan dan pengabaian hak dasar seperti akses saat menstruasi. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam di balik penerapan disiplin di lingkungan panti.

"Ini sangat miris, saya mendengar sebagai perempuan. Perlu kajian serius, dari sisi HAM, sosial, maupun kesehatan. Apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan itu perlu pengawasan," tegasnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengapresiasi dorongan Perhimpunan Jiwa Sehat untuk membangun komunikasi terbuka antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil. Ia memastikan Komisi XIII siap melakukan mediasi lintas komisi guna menindaklanjuti pengaduan tersebut.

"Kita akan mediasi dengan komisi terkait, mungkin Komisi VIII atau IX. Komisi XIII akan fokus pada sisi hak asasi manusianya," tutup Meity. (gal/rdn)